Maraknya gerakan radikal dengan budaya kekerasan adalah dampak dari krisis kepemimpinan yang terjadi sejak masa reformasi 1998. Negara harus bertanggung jawab menekan gejala ekstremisme itu dengan jalan dialog, bukan kekerasan.

Hal itu dikatakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Selasa (29/6) di Jakarta. Gerakan ekstremisme adalah wujud dari masyarakat yang tidak lagi percaya kepada pemimpin formal negara sekaligus pemimpin informal, seperti tokoh masyarakat. ”Ini kelanjutan dari krisis kepemimpinan pascareformasi. Sekarang tinggal panennya saja,” katanya.

Ekstremisme muncul karena kesalahan memaknai dan memahami demokrasi. Belum banyak warga yang memahami arti kebebasan berpendapat karena minimnya pendidikan politik.

Di sisi lain, penegak hukum tak pernah tegas menindak pelaku kekerasan yang kerap muncul dari pertikaian kelompok radikal. Penegak hukum pun gagal menghentikan gejala radikalisme yang muncul di masyarakat.

Idealnya, penegak hukum sebisa mungkin mencegah gejala ekstremisme sebelum timbul gerakan anarkis. Pencegahan sebaiknya dilakukan dengan dialog, bukan kekerasan. Dalam konteks ini, negara memang harus bertanggung jawab.

Selain itu, pemimpin informal, seperti tokoh agama, tokoh adat, ataupun tokoh kelompok tertentu, harus turut membantu mencegah timbulnya ekstremisme.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR, Eva Kusuma Sundari, Senin di Jakarta, menilai, Presiden dan Polri memegang kunci utama dalam mengatasi kekerasan oleh kelompok orang dengan identitas tertentu. Sayangnya, mereka sering kali justru tak melakukan sesuatu yang dibutuhkan untuk mencegah aksi kelompok itu.

Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla berjanji akan mendorong agar ada tindakan tegas dari aparat untuk pelaku kekerasan di masyarakat.