Perdebatan dan silang pendapat dalam politik adalah hal biasa, termasuk ”perseteruan” yang muncul menyusul usulan dana aspirasi dari Partai Golkar. Usulan itu membuat ”panas” hubungan antarpartai politik peserta koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Dengan begitu, terlalu berlebihan jika sampai Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengomentarinya. Apalagi dengan mengingatkan partai peserta koalisi pendukung pemerintahannya itu agar tidak ”bertengkar”.

Penilaian itu disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, Minggu (20/6) di Jakarta. Ia menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono di Istana Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat lalu, yang meminta parpol peserta koalisi tidak saling ancam. Presiden juga mengomentari persoalan lain, termasuk beredarnya video mirip figur publik.

”Pernyataan Bara (Hasibuan) itu belum tentu mewakili sikap Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR. Apalagi ia tidak di legislatif sehingga tentunya belum tentu paham dengan rekannya di DPR. Saya yakin, kalau tak diributkan, kebanyakan anggota Dewan sebenarnya setuju dengan usulan Golkar itu,” ujar Ikrar.

Perang pernyataan antara kader PAN dan Golkar juga dinilai Ikrar tak istimewa. Sebagai penggagas, logis apabila Golkar mempertahankan dan memperjuangkan idenya itu.

Ikrar juga mengkritisi komentar Presiden Yudhoyono terhadap silang pendapat usulan dana aspirasi sama tidak mendesaknya dengan komentarnya tentang heboh kasus video porno. ”Ketinggian kalau Presiden mengomentari masalah kayak begitu,” ujarnya lagi.

Ia melanjutkan, dalam politik, yang namanya adu argumentasi, termasuk terkait usulan dana aspirasi, adalah hal biasa. Tidak ada yang istimewa sehingga seorang Presiden harus mengomentari.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Andreas Pareira menilai, bentuk interaksi yang terjadi antarparpol peserta koalisi pengusung pemerintah tak lebih dari bentuk koalisi semu. Tujuannya adalah sekadar mencari keuntungan masing-masing.

Tidak hanya itu, koalisi semu demi mencari keuntungan sendiri itu juga diyakini Andreas sudah mengarah ke bentuk konspirasi. Lantaran koalisi dibentuk setelah pemilu selesai serta presiden dan wakil presiden terpilih.

Andreas menegaskan, PDI-P tegas menetapkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang ada sekarang.