Keinginan sejumlah partai politik agar dapat masuk dalam struktur penyelenggara pemilu, mulai dari panitia seleksi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, akan merusak konsolidasi demokrasi yang telah dibangun selama ini. Niat itu menunjukkan besarnya nafsu partai politik untuk menguasai seluruh sisi kekuasaan.

”Pemilu bukan hanya kepentingan partai politik. Sikap partai yang ingin mengambil semua hal justru bisa mengacaukan konsolidasi demokrasi ke depan,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil saat berkunjung ke Kompas, Selasa (15/6).

Jika kepentingan partai politik berhasil diloloskan dalam perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam paket UU politik lainnya dipastikan akan dipenuhi dengan kepentingan partai politik.

Hadir sebagai perwakilan aliansi yang beranggotakan 25 lembaga swadaya masyarakat itu, antara lain, Hadar N Gumay (Centre for Electoral Reform), Toto Sugiarto (Soegeng Sarjadi Syndicate), Yuda Irlang (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan), Daniel Zuchron (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), dan Veri Junaidi (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional).

Hadar mengatakan, DPR memanfaatkan kekurangberhasilan dua KPU sebelumnya. Jika wacana tersebut berhasil, dipastikan kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia hancur. ”Kalau DPR meneruskan rencana memasukkan partai dalam lembaga penyelenggara pemilu, kami dari aliansi menjadi barisan pertama yang akan menggugat UU yang dihasilkan itu ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.