Setelah usulan Partai Golkar mengenai Dana Aspirasi di-tolak kawan-kawan sekoalisinya dan juga pemerintah, Partai Golkar mengancam akan keluar dari Sekretariat Ga-bungan atau Setgab (Kompas, 10/6/2010).

Seperti diuraikan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam acara talkshow di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Senin (7/6) petang, melalui usulan Dana Aspirasi dan Dana Pedesaan, Partai Golkar mempunyai niat baik agar terjadi pemerataan pembangunan daerah. Golkar bahkan menantang untuk memperdebatkan usulannya tersebut dengan partai-partai lain.

Usulan mengenai Dana Aspirasi memang pernah dibahas di dalam Setgab secara informal. Oleh karena Golkar merasa bahwa partai-partai anggota koalisi pemerintah tidak menanggapinya secara negatif, Golkar lalu mengungkapkan usulan itu kepada publik untuk menguji reaksi masyarakat. Ternyata, bukan hanya pemerintah, partai-partai non-koalisi dan kalangan masyarakat sipil yang menentangnya, melainkan juga sebagian besar partai-partai koalisi pemerintah yang tergabung di dalam Setgab. Tak heran apabila Golkar merasa terkejut, termehek-mehek, mutung, lalu mengancam akan mengundurkan diri dari Setgab.

Jika usulan Partai Golkar diterima, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 8,4 triliun (560 anggota DPR x Rp 15 miliar) untuk dana aspirasi, atau sebesar Rp 72 triliun untuk dana pedesaan (72.000 desa x Rp 1 miliar) pada APBN 2011 yang angkanya hampir dua kali lipat dari anggaran pertahanan negara. Angka-angka yang amat fantastis!

Tujuan halalkan cara

Usulan itu mungkin saja didasari oleh niat baik Partai Golkar. Namun, kita juga dapat mempertanyakan apakah ada niat politik lain di balik usulan-usulan Partai Golkar tersebut.

Partai Golkar tampaknya sedang menawarkan ”Dagangan Politik” baru agar tetap mendapatkan simpati masyarakat di daerah-daerah yang menjadi konstituen Partai Golkar melalui dana aspirasi dan juga di daerah pedesaan melalui dana desa. Bukan mustahil ini merupakan bagian dari mekanisme trade-off politik antara politisi Partai Golkar dan para pemilihnya.

Dengan kata lain, melalui kedua usulan tersebut Partai Golkar ingin melakukan investasi politik jauh-jauh hari sebelum pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden pada tahun 2014. Golkar ingin meraih kembali kejayaan politiknya setelah jatuh bangun pada pemilu legislatif 1999, 2004, dan 2009 serta gagalnya Partai Golkar pada pilpres 2004 dan 2009.

Usulan Partai Golkar itu juga dapat dikatakan ”akal-akalan politik” Partai Golkar atas dihentikannya untuk sementara waktu (moratorium) pemekaran daerah. Seperti sudah menjadi rahasia umum, pemekaran daerah telah menjadi investasi politik bagi para anggota DPR dan partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan dari konstituen di daerah-daerah yang dimekarkan.

Apabila dikaitkan dengan pemerintahan desa, apa yang diusulkan Partai Golkar juga merupakan investasi politik sebelum DPR dan pemerintah membahas Undang-Undang Pemerintahan Desa sebagai pengganti UU No 5/1979 dan pasal-pasal mengenai pemerintahan desa yang kini masih tercakup di dalam UU No 32/2004 mengenai pemerintahan daerah. Di masa Orde Baru, pemerintah pernah melakukan birokratisasi pemerintahan desa melalui UU No 5/1979 dan juga intervensi langsung di dalam pembangunan pedesaan melalui berbagai kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Desa Tertinggal atau inpres-inpres lainnya, termasuk program SD Inpres.

Kini, kalangan politisi di lembaga legislatif, khususnya di Partai Golkar, ingin menggantikan peran eksekutif dengan memolitisasi desa demi kepentingan pemilu. Dengan kata lain, bukan mustahil apa yang diusulkan Partai Golkar merupakan bagian dari tujuan yang menghalalkan cara (ends justify the mean).

Akan lebih buruk lagi jika usulan Partai Golkar tersebut terkait dengan janji-janji Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang saat kampanye pemilihannya menjanjikan akan membangun kantor-kantor DPD Partai Golkar yang megah di setiap provinsi dan memberikan dana taktis sebesar Rp 1 triliun kepada masing-masing DPD Partai Golkar. Ini berarti, Dana Pedesaan sebesar Rp 72 triliun tersebut lebih dari dua kali lipat anggaran bagi setiap DPD tingkat provinsi Partai Golkar.

Gertak sambal

Usulan Partai Golkar baik dalam bentuk Dana Aspirasi maupun Dana Pedesaan dapat dipandang sebagai kebablasan politik lembaga legislatif yang telah berubah peran menjadi pelaksana kebijakan (eksekutor). Dari sisi politik anggaran negara atau pelaksanaan kebijakan negara, usulan-usulan Partai Golkar tersebut sulit untuk diterima akal sehat. Bayangkan, bagaimana pengajuan anggaran tersebut akan dilakukan, siapa yang akan mengajukan anggarannya, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan peran apa yang akan dimainkan para anggota legislatif pusat. Ini belum termasuk dari mana anggaran tersebut akan didapatkan di tengah defisit anggaran negara yang semakin membengkak. Dana PNPM Mandiri yang berlangsung di sejumlah daerah perkotaan dan pedesaan saja masih menggunakan dana dari Bank Dunia.

Mutung dan akan keluarnya Partai Golkar dari Setgab belum menjadi kebijakan resmi Partai Golkar karena hanya dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Yamin Tawari dan bukan dari Sekjen Partai Golkar Idrus Marham atau Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Seandainya Partai Golkar keluar dari Setgab, otomatis Golkar berarti keluar dari koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boedino. Jika ini terjadi, Partai Golkar akan dipandang sangat ”kekanak-kanakan” baik di mata anggota koalisi, kekuatan pengimbang (oposisi), maupun bahkan masyarakat umum.

Partai Golkar tampaknya tidak memiliki ”nyali politik” yang besar untuk keluar dari Setgab karena tidak ingin kehilangan saluran dan aset kekuasaan politik yang dapat dimainkan. Karena itu, pernyataan Partai Golkar akan keluar dari Setgab hanyalah ”gertak sambal” politik yang tak perlu dihiraukan oleh kawan ataupun lawan politiknya.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)